SOS Keluarkan Tujuh Alasan PSSI Harus Segera Diambil Alih

Pecinta sepakbola Indonesia yang tergabung dalam Save Our Soccer (SOS) meminta pemerintah mengambil alih PSSI. Menurut SOS, pemerintah dengan diwakili Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga berhak mengambil alih PSSI yang berada dalam keadaan darurat.

Apung Widadi, koordinator SOS, menjelaskan bahwa PSSI saat ini terkena banyak dugaan kasus suap, kasus judi dan politisasi PSSI. Apung mengungkapkan bahwa dugaan suap di final Piala AFF dan isu politisasi PSSI adalah hal-hal yang mengindikasikan PSSI sudah berada di titik nadir.

Apung sebagai koordinator SOS megeluarkan tujuh alasan mengapa pemerintah harus mengambil alih PSSI, berikut alasannya:

1. PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat sehingga dalam proses kegiatanya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang. Posisi tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI.

2. PSSI telah gagal dalam membangun sepakbola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepakbola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepakbola Indonesia juga tidak lepas dari praktek suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepakbola yang fair play.

3. Adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable. Selain itu juga Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD di Samarinda.

4. PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepakbola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat piala AFF berlangsung.

5. PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah. Diantaranya rencana mendeportasi pemain, pelatih dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia. Hal ini melangkahi fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi dan diduga juga melanggar HAM.

6. PSSI tidak demokratis dan cenderung Oligharki. Hal ini terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim NH selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepakbola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.

7. PSSI merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa statut FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan NH dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Diantaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepakbola Indonesia.